Tembilahan Hulu – Munculnya dugaan mark-up anggaran di Desa Sialang Panjang terkait pembelian website desa yang menghabiskan biaya hingga puluhan juta rupiah menarik perhatian awak media.
Beredar informasi bahwa pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya.
Untuk mengungkap kebenaran informasi ini, awak media langsung mengonfirmasi Kepala Desa Sialang Panjang, M. Juber, melalui pesan WhatsApp pribadi.
Dalam penjelasannya, M. Juber menyebutkan bahwa di desanya terdapat dua website. Website pertama, yang berkaitan dengan bidang pertanian, dibuat oleh mahasiswa KKN secara gratis. Namun, website kedua, yang merupakan website resmi desa, menghabiskan anggaran mencapai 30 juta rupiah.
Kades M. Juber menambahkan bahwa pembelian website desa ini dilakukan pada tahun 2024.
Ketika ditanya mengenai penggelontoran biaya tersebut, ia hanya menyebutkan bahwa ia hanya diperintahkan untuk menganggarkan sejumlah tersebut tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
“Kami cuman disuruh menganggarkannya, bisa ditanyakan ke kawan kades yang lainnya aja bg,” ujarnya tanpa memberi penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang memerintahkan, Senin (17/3/2025).
Ketika dihadapkan dengan pertanyaan lanjutan terkait apakah desa yang mengadakan kegiatan pembelian tersebut. Malah Kades Sialang Panjang memberikan pernyataan “bukan” dari desanya.
“Bukan”, ujarnya.
Aneh bin ajaib, pengadaan ini yang menggunakan anggaran desa, malah bukan desanya yang mengadakannya. Seolah-olah sebuah pesanan. Kuat dugaan adanya KKN di pengadaan tersebut.
Terkait dengan dugaan mark-up anggaran tersebut, pihak berwenang diharapkan untuk segera melakukan investigasi lebih lanjut agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.
Pembelian website desa yang terkesan membebani anggaran desa patut diawasi dengan cermat demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Ke depan, masyarakat Sialang Panjang berharap agar pemerintah desa dapat memberikan penjelasan yang lebih terbuka dan akuntabel mengenai penggunaan anggaran publik ini. (*)
