Top Riau, TEMBILAHAN – Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mengeluarkan pernyataan tegas menolak rencana pembatasan ekspor kelapa yang digulirkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag).
Wacana tersebut dinilai akan berdampak serius bagi kehidupan petani kelapa di wilayah tersebut, yang baru saja (dalam Berapa bulan belakangan) merasakan keuntungan dibukanya ekspor kelapa yang sebelumnya dibatasi dan menyengsarakan petani di daerah Inhil.
Sahrani, salah seorang petani kelapa yang tinggal di Desa Lahang, Kecamatan Gaung, mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan industri kelapa lokal jika ekspor dibatasi.
“Kami menolak keras jika pemerintah pusat tetap melanjutkan rencana ini. Jika ekspor dibatasi, kami akan kembali merasakan harga kelapa yang jatuh seperti dulu, yang hanya dihargai Rp1.800 per kilogram,” katanya dengan nada khawatir pada Jumat (27/3/2025), dikutip dari media Sabangmeraukenews.com.
Harga kelapa yang sempat merosot di bawah angka Rp2.000 per kilogram beberapa tahun lalu, menurut Sahrani, membuat kehidupan petani sangat sulit.
Namun, berkat dibukanya ekspor kelapa, harga kelapa di tingkat petani sempat melonjak hingga Rp7.200 per kilogram, dan meskipun sekarang harga sedikit menurun menjadi Rp6.500 per kilogram, ia menilai harga tersebut masih memungkinkan mereka untuk bertahan hidup.
Taufik, petani kelapa lainnya yang tinggal di Desa Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri juga menyatakan kekhawatirannya.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung ke lapangan dan menyaksikan kesulitan yang dihadapi petani kelapa di Inhil.
“Pak Presiden, tolong datang ke desa kami. Kami ingin Bapak melihat sendiri betapa beratnya kehidupan kami. Ekspor kelapa adalah satu-satunya harapan kami untuk bertahan,” ujar Taufik dengan penuh harap.
Petani kelapa di Inhil menilai bahwa pembatasan ekspor akan merugikan mereka dan merusak kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa bulan ini.
Kenaikan harga kelapa yang didorong oleh dibukanya ekspor ke negara-negara seperti Malaysia, India, dan Eropa, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi lokal.
Selain dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, para petani kini bisa mengalokasikan sebagian hasil panen untuk merawat kebun kelapa mereka, sebuah hal yang sebelumnya sulit mereka lakukan akibat harga yang rendah akibat ditutupnya ekspor kelapa tersebut.
Para petani berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari wacana pembatasan ekspor kelapa ini.
Mereka mendesak agar kebijakan tersebut ditinjau ulang untuk memastikan kesejahteraan petani lokal tetap terjaga, sekaligus memberikan dukungan pada sektor pertanian yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dengan adanya suara-suara penolakan oleh seluruh petani kelapa Inhil ini, petani kelapa berharap agar kebijakan yang mengancam keberlanjutan hidup mereka dapat ditunda atau dibatalkan demi kesejahteraan bersama.
